Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP)
Uni Eropa
memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya
untuk berbicara – dan bertindak – sebagai satu kesatuan dalam permasalahan
dunia. Di dunia internasional dan global, 28 Negara Anggota Uni Eropa memiliki
nilai penting dan pengaruh yang lebih besar ketika mereka bertindak secara
bersama-sama sebagai Uni Eropa daripada masing-masing tersendiri sebagai 28
negara.
Hal tersebut
dikukuhkan oleh Traktat Lisabon tahun 2009 yang menciptakan jabatan Perwakilan
Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, yang juga merupakan Wakil
Presiden Komisi Eropa, serta dibentuknya Layanan Diplomatik Eropa – Layanan Hubungan Luar Negeri Eropa (European
External Action Service/ EEAS).
Peran
Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian
dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB;
mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan
demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan mendasar.
Diplomasi yang menentukan
Uni Eropa
merupakan pemain penting dalam permasalahan internasional, mulai dari pemanasan
global sampai konflik di Timur Tengah. Dasar kebijakan luar negeri dan keamanan
Uni Eropa adalah penggunaan diplomasi – yang apabila perlu didukung dengan
perdagangan, bantuan dan kemanan serta pertahanan – untuk menyelesaikan konflik
dan mencapai kesepahaman internasional.
Besarnya
ukuran Uni Eropa yang terdiri atas 28 Negara Anggota – secara ekonomi,
perdagangan, dan keuangan – membuatnya menjadi sebuah kekuatan utama di dunia.
Uni Eropa memainkan peran penting dalam permasalahan global – dan nilai
pentingnya semakin besar karena negara-negara Uni Eropa semakin banyak membuat
keputusan-keputusan kebijakan luar negeri secara bersama.
Uni Eropa
membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia – termasuk para pemain
baru – di mana mereka memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing.
Uni Eropa berupaya memastikan bahwa kemitraannya didasarkan pada kepentingan
dan manfaat bersama, di mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni
Eropa mengadakan pertemuan secara teratur dengan Amerika Serikat, Jepang,
Kanada, Rusia, India dan Cina. Hubungannya dengan negara-negara tersebut dan
dengan negara-negara lain mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan,
lingkungan, keamanan dan pertahanan, kriminalitas dan hak asasi manusia.
Pemeliharaan perdamaian dan stabilisasi
Uni Eropa
telah mengirimkan misi-misi pemeliharaan perdaiaman ke beberapa bagian dunia
yang mengalami konflik, seperti Georgia pada tahun 2008. Misi Pemantau Uni Eropa di Georgia mengamati
situasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang harus
mengungsi akibat peperangan. Di Kosovo, Uni Eropa mengirimkan pasukan polisi
dan hukum berkekuatan 1900 orang pada bulan Desember 2008 untuk menegakkan
hukum dan ketertiban (EULEX Kosovo).
Sarana untuk melakukan intervensi
Uni Eropa tidak
memiliki pasukan tentara tetap. Akan tetapi, berdasarkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan
Bersama (Common Security dan Defence Policy/ CSDP), Uni Eropa
mengandalkan pasukan yang dapat digunakannya untuk:
- operasi gabungan pelucutan senjata
- tugas kemanusiaan dan penyelamatan
- nasihat dan bantuan militer
- pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian
- tugas pasukan tempur dalam penanganan krisis, termasuk pemeliharaan perdamaian dan stabilisasi pasca-konflik.
Semua tugas
tersebut dapat berkontribusi dalam perang melawan terorisme, termasuk dengan
mendukung negara-negara non-Uni Eropa dalam memerangi terorisme di wilayah mereka.
Sepanjang
dasawarsa terakhir, Uni Eropa telah melaksanakan 23 misi sipil dan operasi
militer di tiga benua, yang dikerahkan untuk menangani berbagai krisis, mulai
dari pembangunan perdamaian pasca-tsunami di Aceh, hingga melindungi para
pengungsi di Chad dan perang melawan bajak laut di
kawasan pantai Somalia dan Tanduk Afrika. Peran Uni Eropa dalam bidang
keamanan semakin besar.
Apabila
disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Uni Eropa juga dapat melaksanakan operasi
tanggap cepat dengan mengerahkan dua buah grup tempur tunggal berkekuatan 1500
orang secara bersamaan.
Menjangkau keluar
Sebagaimana
halnya dengan Rusia, Uni Eropa berupaya memperkuat hubungan dengan Belarusia,
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova dan Ukraina. Uni Eropa menawarkan
pendanaan yang besar untuk negara-negara tersebut, serta prospek perjanjian
perdagangan bebas apabila negara-negara tersebut melaksanakan reformasi politik
dan ekonomi untuk memperkuat demokrasi.
Setelah
terjadinya Gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) pada tahun 2011, Uni
Eropa meluncurkan kembali Kebijakan Kawasan Eropa (European Neighbourhood Policy) untuk
menyatakan solidaritasnya dengan pihak-pihak yang menyerukan demokrasi.
Kebijakan tersebut, yang dirancang untuk memperkuat hubungan Uni Eropa dengan
negara-negara tetangganya di kawasan timur dan selatan, menawarkan keterkaitan
politik, integrasi ekonomi dan peningkatan mobilitas. Uni Eropa memberikan
jenis dukungan yang berbeda dalam upaya-upaya internasional untuk mencapai
perdamaian di Timur Tengah. Sebuah pengaturan dua negara di mana negara
Palestina hidup berdampingan dengan Israel merupakan tujuan Uni Eropa; dan Uni
Eropa bekerjasama dengan PBB, Amerika Serikat dan Rusia (secara bersama-sama
membentuk sebuah ‘Kuartet’) untuk mendorong kedua belah pihak untuk mencapai
kesepakatan.
Pembuatan keputusan dalam Kebijakan Luar Negeri
Uni Eropa
Badan
pembuat keputusan utama dalam Uni Eropa adalah Dewan Eropa yang terdiri atas 28
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Anggota Uni Eropa, yang bertemu
empat kali dalam setahun. Para anggota Dewan Eropa menentukan prinsip-prinsip
dan pedoman umum kebijakan.
Peran Perwakilan Tinggi Federica
Mogherini adalah untuk memastikan keterpaduan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri
Uni Eropa. Beliau memimpin pertemuan bulanan Dewan Urusan Luar Negeri (Foreign
Affairs Council) di mana para Menteri Luar Negeri dari 28 Negara Anggota
Uni Eropa bertemu dan juga mengikuti pertemuan Dewan Eropa serta memberikan
laporan tentang permasalahan luar negeri.
Sebagian
besar keputusan dalam bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan dibuat
berdasarkan unanimitas – yaitu dengan suara bulat mayoritas Negara-Negara
Anggota Uni Eropa (dan bobot hak suara mereka masing-masing dalam Dewan Urusan
Luar Negeri).
Peran dari
EEAS adalah untuk mendukung Perwakilan Tinggi; badan tersebut juga merupakan
Layanan Diplomatik Uni Eropa. EEAS memiliki jaringan yang terdiri atas lebih
dari 130 Delegasi dan Kantor di seluruh dunia, yang bertugas
untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan-kepentingan Eropa. Badan
tersebut bekerjasama secara erat dengan Komisi Eropa dan Kementerian Luar
Negeri Negara-Negara Anggota Uni Eropa.
Dengan Iran,
Uni Eropa memiliki peran yang tidak kalah aktifnya, di mana Uni Eropa memimpin
berbagai perundingan yang bertujuan untuk mendorong Iran mengurangi program
nuklirnya. Uni Eropa juga mengintensifkan hubungan dengan kelompok-kelompok
regional, terutama di Asia dan Amerika Latin. ‘Peningkatan kemitraan’
mengimbangi unsur ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam hubungan-hubungan
tersebut.
Kesimpulan :
Pertahanan
Uni Eropa merupakan peranan penting dalam dunia internasional karena didukung
dengan perdagangan dan politiknya. Uni Eropa membuat keputusan-keputusan
kebijakan luar negeri secara bersama, Serta memastikan bahwa kemitraan
didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama serta memiliki hak dan
kewajibannya.
Saran :
Uni Eropa harus memilihara perdamain antar negara supaya dapat bekerja sama
dengan baik, didalam berbagai bidang seperti pendidikan,keamanan dan
pertahanan, kriminalitas hak asasi manusia.
Uni Eropa
harus berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara yang mayoritas dimana
pertahanan negara tersebut lemah,untuk itu perlunya peningkatan serta bantuan
dari negara-negara yang maju untuk membantu dan menciptakan perdamaian antar
negara supaya tidak ada lagi pertumpahan antar negara
Sumber :
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm
